BERKILAU.COM, ​JAKARTA – Gelombang mundurnya sejumlah pejabat strategis di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belakangan ini jelas bukan sekadar urusan administrasi biasa. Di balik alasan formal yang terdengar klise, publik sulit untuk tidak mencium aroma persaingan pengaruh yang kental di balik layar. Muncul kecurigaan besar: apakah "Menara Gading" regulator kita sedang dikosongkan secara paksa hanya untuk memberi ruang bagi praktik bagi-bagi kursi yang transaksional?

​Kondisi ekonomi bangsa saat ini sedang berada di titik yang rawan. Daya beli masyarakat terus merosot, harga kebutuhan pokok melambung, dan ketidakpastian global kian menghimpit ekonomi domestik. Dalam situasi sesulit ini, kita butuh lembaga pengawas keuangan yang fokus bekerja, bukan yang sibuk berpolitik internal. Jika posisi strategis di OJK diisi hanya karena faktor "titipan" atau kedekatan kekuasaan, maka tamatlah independensi lembaga ini. Akibatnya, kepercayaan para pemilik modal akan hilang, dan stabilitas keuangan nasional bisa runtuh seketika.

​Sebagai bagian Pimpinan ISMEI, saya melihat pelemahan ini sangat berbahaya bagi rakyat kecil. Di akar rumput, masyarakat sudah babak belur dihantam skandal asuransi yang tak kunjung tuntas dan jeratan pinjaman daring ilegal yang makin liar. Bagaimana mungkin OJK bisa bertindak tegas sebagai "tangan besi" jika pimpinannya justru sibuk bersalaman di bawah meja demi mengamankan posisi?

​OJK adalah benteng terakhir kepercayaan rakyat. Jika standar pengisian jabatannya saja sudah berbau "kado politik", maka pengawasan akan menjadi mandul dan rakyatlah yang akan terus menjadi korban. Saya, Firman Fadirubun, menegaskan bahwa publik menagih bukti integritas, bukan drama suksesi. Jangan sampai OJK hanya menjadi "macan kertas" yang terlihat garang di peraturan, tapi rapuh dan mudah disetir dari dalam. OJK harus tegak lurus membela ekonomi rakyat, bukan mengakomodasi syahwat politik segelintir elit.***