BERKILAU.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Investasi dan UMKM PB HMI MPO, Gopinda Aditya Putra, angkat suara terkait kondisi lingkungan di Pulau Sumatera khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang dalam beberapa bulan terakhir dilanda rangkaian bencana banjir, longsor, serta kerusakan kawasan penyangga hutan.

Gopinda menilai bahwa persoalan ini tidak bisa semata-mata disimpulkan sebagai akibat fenomena alam, melainkan berkaitan langsung dengan pengelolaan lahan yang semrawut dan pengawasan negara yang lemah.

Sebagai putra daerah yang lahir di Sumatera, Gopinda menyampaikan bahwa akar persoalan sebenarnya adalah banyaknya konflik lahan yang terjadi akibat lemahnya kontrol pemerintah. Kondisi ini diperburuk oleh dugaan adanya oknum instansi yang mengambil keuntungan dari tata kelola kawasan hutan, sehingga membuka ruang terjadinya penebangan besar-besaran secara tidak terkendali.

“Banyak konflik lahan di Sumatera terjadi karena lemahnya pengawasan dan adanya celah bagi oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Situasi ini membuat penebangan dilakukan tanpa kendali, dan masyarakat akhirnya menanggung dampaknya berupa bencana yang terus berulang,” tegas Gopinda dalam pernyataannya, Sabtu (6/12/2025).

Gopinda menilai bahwa skala kerusakan yang terjadi di tiga provinsi tersebut merupakan indikator bahwa negara gagal mengontrol aktivitas alih fungsi kawasan dan pemanfaatan hutan. Jika praktik seperti ini terus dibiarkan, ancaman bencana dipastikan akan semakin sering terjadi, bahkan dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Atas dasar itu, Ketua Komisi Investasi dan UMKM PB HMI MPO tersebut menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan harus bertanggung jawab secara penuh atas situasi ini. Menurutnya, lemahnya pengawasan, pembiaran terhadap aktivitas eksploitasi, serta meningkatnya intensitas bencana adalah bukti bahwa kementerian tersebut tidak menjalankan tugasnya secara optimal.

Gopinda mendesak adanya evaluasi total terhadap Menteri Kehutanan, bahkan hingga pencopotan dari jabatan.

“Masyarakat Sumatera sudah terlalu sering menjadi korban. Negara harus hadir. Jika pejabat yang diberi mandat menjaga hutan tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, maka sudah sepantasnya dilakukan pencopotan,” tegasnya.

Selain itu, PB HMI MPO juga mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan langkah pemulihan menyeluruh di setiap daerah terdampak bencana. Mulai dari pembukaan akses jalan yang terputus, pemulihan fungsi daerah aliran sungai, bantuan darurat untuk masyarakat, hingga upaya rehabilitasi hutan yang rusak agar bencana tidak terus berulang.

“Pemulihan pascabencana harus dilakukan secara cepat, terukur, dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat lokal. Negara tidak boleh hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga harus memastikan wilayah terdampak pulih dan aman untuk jangka panjang,” tambah Gopinda.