BERKILAU.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Firman, didampingi Koordinator Wilayah (Korwil), Farhan Abrar, melakukan pertemuan strategis dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta. Audiensi ini menyoroti kesiapan infrastruktur kebijakan keuangan nasional dalam menghadapi lanskap perbankan tahun 2026 yang didominasi oleh Neo-Banking dan kecerdasan buatan (AI).

Pertemuan ini menjadi langkah awal sinergi antara gerakan mahasiswa ekonomi dan regulator dalam merespons implementasi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Transformasi Peran LPS

Dalam keterangannya, Sekjend ISMEI, Firman, menegaskan bahwa tantangan ekonomi ke depan tidak hanya soal pertumbuhan angka, melainkan stabilitas kepercayaan publik. Ia menyoroti peran LPS yang kini semakin vital.

"Kami memandang implementasi UU P2SK harus dikawal ketat. Saat ini, LPS telah bertransformasi; tidak lagi sekadar menjadi 'pemadam kebakaran' saat ada bank gagal, tetapi menjadi pilar utama dalam pencegahan krisis. ISMEI hadir untuk memastikan fungsi monitoring dini dan edukasi ini sampai ke masyarakat luas," tegas Firman, Minggu (25/01/2026)

Mitigasi Risiko di Era AI

Sementara itu, Korwil ISMEI, Farhan Abrar, menyoroti sisi teknis dan perubahan perilaku nasabah yang terjadi di lapangan. Menurutnya, integrasi AI dalam layanan keuangan tahun 2026 bukan lagi sekadar tren, melainkan standar industri yang membawa risiko baru.

"Kemudahan transaksi digital memunculkan tantangan risiko siber dan perubahan pola pengelolaan likuiditas nasabah. Sinergi antara inovasi teknologi dan jaminan keamanan simpanan adalah kunci," ujar Farhan Abrar, Minggu (25/01/2026)

Farhan menambahkan, “Melalui audiensi ini, kami menyepakati pentingnya menciptakan ekosistem keuangan yang tangguh. Inovasi teknologi perbankan harus berjalan beriringan dengan literasi penjaminan, sehingga masyarakat merasa aman menaruh dananya di bank digital maupun konvensional.”***