JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Syahganda Nainggolan, membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya memperjuangkan polemik ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda menilai, tidak mungkin Prabowo memberikan saran tersebut. Menurutnya, pandangan hukum Presiden justru telah tercermin melalui pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Ia merujuk pada penjelasan Yusril yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara ijazah Gibran telah bersifat final sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Syahganda bahkan menegaskan bahwa pernyataan Yusril merupakan gambaran dari pandangan hukum Presiden Prabowo.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Gibran menyatakan akan tetap memperjuangkan persoalan surat keterangan ijazah SMA miliknya melalui PTUN. Ia mengaku mendapat saran langsung dari Presiden Prabowo untuk menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga S-1.

Selain itu, Gibran menyebut dirinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait langkah pengajuan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran.

Sementara itu, Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa putusan MK dan MA dalam perkara tersebut sudah berkekuatan hukum final dan mengikat. Ia menilai tidak tersedia lagi upaya hukum terhadap kedua putusan tersebut.

Yusril juga menyebut Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK maupun banding dalam perkara di MA karena bukan merupakan pihak tergugat intervensi.

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan Syahganda tersebut pun memperlihatkan adanya perbedaan penjelasan mengenai saran Presiden Prabowo terkait langkah hukum yang akan ditempuh Gibran dalam polemik ijazah SMA tersebut.