BERKILAU. COM, Padang Lawas - Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotiseme telah resmi memberikan laporan ke Kejaksaan Negeri Padang Lawas melalui mekanisme Dumas atas telah terjadinya praktik KKN dan penggelapan dana kebun masyarakat yang dilakukan oleh pejabat daerah. 

Dalam laporannya PMA-KKN telah menyebutkan bahwa MDH, Anggota DPRD Padang Lawas telah dengan sengaja melakukan manipulasi data penerima plasma.

Angga Rambe selaku ketua Pergerakan Mahasisa Anti KKN juga telah melaporkan MDh atas dugaan pelanggaran kode etik dan Pelanggaran sumpah jabatan ke Badan Kehormatan DPRD Padang Lawas, ia meminta agar BK DPRD membentuk segera melakukan sidang etik dan mengeluarkan rekomendasi pemecetan MDH sebagai anggota DPRD. 

Angga Rambe juga menyoroti peran Bupati Padang Lawas dalam kasus ini pasalnya Bupati Padang Lawas dengan kesadaran penuh menerima rekomendasi daftar penerima kebun plasma yang diberikan MDH  yang secara terang dan jelas merupakan manipulasi data dan merupakan tindakan korupsi. 

"Kami menduga bahwa MDH bekerja sama dengan Bupati dalam ini melakukan penggelapan serta KKN demi kepentingan mereka pribadi. Kebun plasma merupakan hak masyarakat kecil, tindakan Bupati dan MDH telah mencederai petani kecil dan masyarakat Padang Lawas " Ujar Angga. 

Dalam daftar penerima plasma tersebut PMA-KKN menemukan bahwa terdapat Istri, anak, adik ipar, Rekan Kerja, dan hubungan lainnya dengan MDH sebagai penerima plasma tersebut. Sungguh miris padahal masih banyak petani miskin dan masyarakat kecil yang harusnya mendapatkan tetapi semuanya diborong oleh rakusnya pejabat, PMA-KKN menilai bahwa ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan sumpah jabatan.

Kami saat ini sedang melakukan verifikasi dan penyusunan berkas demi mengumpulkan bukti dan saksi untuk membuat laporan ke Polda Sumut dan KPK RI. Kami juga telah bersurat kepada PT. Agrinas Palma Nusantara untuk meminta keterangan terkait jumlah luasan kebun plasma yang diberikan karena pasalnya kami mencurigai adanya permainan antara MDH dan Bupati Padang Lawas kata Angga Rambe sewaktu dimintai keterangannya. 

"Hari ini kami mengambil langkah formal demi meminta kepastian terhadap hukum, tidak sedetik pun kami akan diam jika terjadi ketidakadilan. Tetapi jika memang diperlukan maka kami Pergerakan Mahasiswa Anti KKN siap segera turun ke jalanan" Tutup Angga.