BERKILAU.COM, BENGKALIS –  Konflik pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkalis, Riau, kembali memanas dan berujung bentrokan yang mengakibatkan korban luka berat. Insiden tersebut terjadi pada Senin (22/12/2025) pagi di areal perkebunan eks PT Sinar Inti Sawit (SIS) seluas sekitar 700 hektare.

Bentrokan melibatkan kelompok pekerja PT Palma Agung Betuah (PAB) dengan sekelompok orang yang diduga merupakan eks karyawan PT SIS. Lahan tersebut saat ini diketahui dikelola oleh PT PAB melalui skema kerja sama operasi (KSO) dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN).

Berdasarkan informasi di lapangan, insiden bermula saat puluhan pekerja PT PAB hendak memasuki area perkebunan. Namun, mereka dihadang dan dilarang masuk oleh kelompok lain. Adu mulut sempat terjadi sebelum situasi berkembang menjadi bentrokan fisik. Tidak adanya perwakilan manajemen dari kedua perusahaan di lokasi disebut turut memperkeruh keadaan.

Aparat kepolisian dari Polsek Mandau bersama personel TNI kemudian turun ke lokasi untuk membubarkan massa dan mengamankan situasi agar konflik tidak meluas.

Akibat kejadian tersebut, dua pekerja PT PAB mengalami luka berat. Agustinus (44), warga Pekanbaru, mengalami luka sobek di kepala dan empat jari tangan putus. Sementara Zeri Lahugu (42), juga warga Pekanbaru, mengalami luka tusuk di bagian pinggang kanan. Keduanya saat ini menjalani perawatan intensif di RS Permata Hati.

Selain korban luka, bentrokan juga mengakibatkan kerusakan terhadap sedikitnya 11 unit kendaraan milik pekerja PT PAB yang hingga kini masih berada di lokasi kejadian.

Kepala Dusun Muda, Desa Pamesi, Wahidin, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat bentrokan bukan berasal dari warga setempat.

“Benar kejadian tadi pagi, namun yang terlibat bukan warga Dusun Muda. Ada dua korban dan beberapa kendaraan rusak,” ujar Wahidin.

Respons Masyarakat Adat Sakai

Peristiwa tersebut mendapat perhatian dari masyarakat adat Sakai. Ketua Suku Sakai se-Riau, Adika Sakai, menyampaikan keprihatinan dan mengecam terjadinya kekerasan dalam konflik agraria tersebut.

Menurut Adika, berdasarkan informasi yang diterimanya, lahan yang menjadi lokasi bentrokan merupakan lahan yang telah memiliki status hukum tertentu, sehingga konflik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan kekerasan.

“Jika terjadi kekerasan di atas lahan yang statusnya sudah jelas secara hukum, maka hal itu sangat berbahaya dan mengancam keselamatan masyarakat,” ujar Adika dalam keterangannya.

Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga memberi perintah atau bertanggung jawab atas terjadinya bentrokan.

Masyarakat adat Sakai, lanjutnya, mendesak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya agar bertindak cepat dan profesional dalam menangani konflik tersebut demi mencegah terulangnya kekerasan serupa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen PT SIS maupun PT Palma Agung Betuah terkait insiden tersebut. Aparat kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengungkap penyebab pasti bentrokan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.