BERKILAU.COM, PEKANBARU – Bencana besar di Sumatra menjadi peringatan bahwa Riau tidak boleh menunggu untuk bertindak. Sebagai provinsi yang setiap tahun menghadapi banjir, kerusakan DAS, dan tekanan pada kawasan gambut, Riau perlu membangun kesiapsiagaan melalui perbaikan tata kelola lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Alfan Prasad, Ketua Komisi PAO PB HMI asal Riau.
Alfan menegaskan bahwa akar bencana bukan hanya faktor alam, tetapi juga tata kelola perizinan dan penggunaan ruang yang lemah. Ia menyerukan audit menyeluruh perizinan di kawasan rawan bencana, audit tata ruang partisipatif bersama masyarakat dan akademisi, pembentukan tim pengawasan terpadu di kawasan gambut dan hutan lindung, serta kampanye hukum lingkungan di desa-desa rentan konflik lahan.

Ia juga menekankan pentingnya perhutanan sosial berbasis masyarakat. Dengan akses kelola yang legal, masyarakat dapat menjaga hutan dan DAS, sekaligus menjadi mitigator banjir alami. 
“Jika Riau ingin lebih siap menghadapi bencana, perbaikan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi langkah pertama. Saatnya bertindak, bukan sekadar merespons,” tegas Alfan.
Sebagai penutup, Alfan Prasad menyampaikan seruan aksi bagi seluruh pemangku kepentingan:
“Saya mengajak seluruh elemen pemerintah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan masyarakat Riau untuk menjadikan pencegahan banjir sebagai gerakan bersama. Jangan menunggu air naik dan korban berjatuhan baru kita bertindak. Masa depan Riau ada pada kesiapan kita hari ini.”***